Aktivis dan Pengamat Perikanan Minta Pemerintah Tertibkan Kapal Pukat Teri di Belawan

masukkan script iklan disini

Kapal pukat teri di Belawan.

MEDAN || Kompasnusa2.com - 26 Agustus 2024 - Penggunaan pukat teri secara berlebihan di perairan Belawan Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran besar terhadap kerusakan ekosistem laut. Alat tangkap ini dianggap merusak habitat laut secara signifikan, mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies ikan, dan menyebabkan penurunan drastis populasi biota laut.

Menurut Aktivis dan Pengamat Perikanan,Enda Satria, penggunaan pukat teri tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga merugikan nelayan tradisional yang bergantung pada keberlanjutan sumber daya laut. "Pukat teri menangkap segala jenis ikan, termasuk yang masih kecil dan belum sempat berkembang biak. Ini sangat merusak dan bisa mengakibatkan keruntuhan ekosistem laut dalam jangka panjang," tegas Enda, kepada tim media, pada Senin ( 26/08/24 )

Ia juga menambahkan bahwa jika praktik ini tidak segera dihentikan, maka Indonesia berpotensi kehilangan keanekaragaman hayati laut yang menjadi salah satu kekayaan alam utama negara. "Pemerintah harus segera bertindak tegas dengan melarang penggunaan pukat teri dan menegakkan aturan yang ada. Ini demi keberlangsungan ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan kita," tambahnya.

Beberapa nelayan di daerah pesisir Belawan yang tidak ingin disebut namanya, juga mengeluhkan dampak negatif dari penggunaan pukat teri oleh kapal-kapal besar. Mereka menyatakan bahwa hasil tangkapan mereka menurun drastis, karena ikan-ikan yang biasanya ditangkap dengan alat tangkap tradisional semakin sulit ditemukan.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan segera merespons isu ini dengan mengeluarkan kebijakan yang melindungi ekosistem laut dan memastikan keberlanjutan industri perikanan di Indonesia. "Kami berharap ada tindakan nyata dan bukan sekadar wacana. Laut kita harus diselamatkan," pungkas Enda Satria.

Dengan ancaman kerusakan yang semakin nyata, berbagai pihak mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas guna melindungi masa depan laut Indonesia, tutupnya.

( Tim )