Medan||KompasNusa2.com//Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) rencanakan aksi unjuk rasa jilid ke empat. terkait dugaan korupsi di beberapa dinas Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) disinyalir merugikan keuangan negara milliaran rupiah.
"Kami sudah jadwalkan aksi jilid ke empat, terkait maraknya dugaan praktik korupsi di Kabupaten Labura," ucap Ketua Umum DPP GARANSI Sukri Soleh Sitorus, Sabtu 20 Juli 2024 di Medan.
Sukri Sitorus membeberkan, tuntutan aksi unjuk rasa kali ini meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi di dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan.
"Tunggu aja tanggal mainnya bang, yang pastinya dalam waktu dekat, kita akan aksi besar-besaran di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," tutur Sukri Sitorus.
Sukri juga mengakui pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Medan, sementara ini DPP GARANSI akan melakukan konsolidasi persiapan aksi yang digelar pekan depan. "Tanggal 29 Juli ini kita akan aksi besar-besaran di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," tukasnya.
Sebelumnya di ketahui, DPP GARANSI sudah menggelar tiga kali aksi unjuk rasa, serta melaporkan dugaan korupsi kepala Dinas PUTR Labura tahun anggaran 2022-2023.
Kita tetap konsisten bang, mengkawal kasus ini sampai tuntas, dan berharap kepada pihak aparat penegak hukum untuk tegak lurus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, "Jangan ada disparitas dalam penegakan hukum di Labura," harap Sukri.
(ILham)
Postingan
